Sejumlah anggota DPR menegaskan bahwa pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melanggar prosedur yang berlaku. Mereka menyatakan bahwa proses pengusulan telah mengikuti mekanisme internal DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penunjukan tersebut dinilai sebagai hak konstitusional lembaga legislatif dalam mengajukan calon hakim MK, kutip yes77
Menurut para anggota dewan, seluruh tahapan administrasi dan persyaratan formal telah dipenuhi, termasuk pembahasan di alat kelengkapan dewan terkait. Mereka juga menilai kapasitas dan pengalaman Adies Kadir dianggap memadai untuk menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi. Oleh karena itu, tudingan adanya pelanggaran prosedur disebut tidak berdasar dan cenderung dipolitisasi.
Meski demikian, DPR menyatakan tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan publik disebut sebagai hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. DPR berharap polemik ini dapat disikapi secara objektif dengan mengacu pada fakta hukum dan aturan yang berlaku.